TANJUNGPINANG – Hj Ismiyati Anggota DPRD Kepri Dapil Kepri 1, Tanjungpinang memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang terus memperjuangkan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai honorer. Hal ini disampaikan Ismiyati setelah munculnya isu terkait pemotongan THR bagi ASN yang hanya dibayarkan 75 persen seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu. Dalam pandangannya, Pemprov Kepri telah menunjukkan komitmen yang baik untuk memberikan perhatian kepada seluruh tenaga honorer yang selama ini berkontribusi dalam kelancaran pemerintahan.
Menurut Ismiyati, kebijakan yang mengatur pembayaran THR ASN yang hanya sebesar 75 persen seharusnya tidak mempengaruhi pembayaran hak-hak tenaga honorer. Ia mengingatkan bahwa honorer memiliki hak yang sama untuk menerima THR secara penuh, mengingat mereka juga turut berperan penting dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Ismiyati mendorong agar Pemprov Kepri bisa berkomitmen penuh untuk menjaga kesejahteraan semua pegawai, baik ASN maupun honorer.
“Penting untuk diingat bahwa honorer pekerja yang telah berjasa dalam pelayanan publik harus dihargai dengan layak. Pemprov Kepri perlu memastikan bahwa anggaran untuk THR honorer tidak terganggu meskipun ada penyesuaian anggaran untuk ASN. Kami berharap, kebijakan ini tidak mengurangi rasa keadilan dan penghargaan bagi tenaga honorer,” ujar Ismiyati dalam pernyataannya, Selasa (19/3/2025).
Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Pemprov Kepri, Ismiyati juga mengimbau agar pembagian anggaran pemerintah dilakukan secara transparan dan bijaksana, tanpa ada diskriminasi terhadap pegawai honorer. Ia berharap, dengan adanya perhatian terhadap kesejahteraan honorer, akan tercipta rasa loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Ke depannya, ia juga meminta agar pemerintah memperhatikan mekanisme pembayaran yang adil bagi semua elemen pegawai.
Ismiyati juga menegaskan bahwa dengan memperhatikan hak-hak seluruh pegawai, termasuk honorer, maka Pemprov Kepri bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Langkah ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa pemerintah daerah berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di bawah naungan pemerintahan daerah.
Dengan begitu, ke depan diharapkan stabilitas kerja dan pelayanan publik di Kepri dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
