TANJUNGPINANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua Fraksinya di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Hanafi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada Senin, 23 Juni 2025 di Gedung DPRD Kepri.
Menurut Hanafi, capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemprov Kepri dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Kami dari Fraksi PKS mengapresiasi capaian luar biasa ini. Meraih WTP ke-15 bukan perkara mudah, ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemprov Kepri berada di jalur yang benar,” ujar Hanafi dalam sambutannya.
Ia menambahkan, penghargaan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri, melainkan menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas anggaran. Fraksi PKS, kata Hanafi, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan konstruktif untuk memastikan penggunaan APBD benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Hanafi juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah semakin meningkat. “Capaian ini bukan hanya prestasi administrasi, tapi juga refleksi kepercayaan publik yang harus terus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov Kepri telah meraih opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut dari BPK RI, yang menjadi indikator kuat bahwa sistem akuntabilitas keuangan di provinsi ini terus mengalami perbaikan dan konsistensi. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten dan kota di Kepri untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja pembangunan daerah.
