Tanjungpinang – Persoalan perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Riau semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ismiyati, dalam rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepri yang digelar baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, Ismiyati menegaskan bahwa banyak permasalahan perempuan dan anak yang belum terungkap ke permukaan. Ia menyebut kondisi saat ini sebagai fenomena gunung es, di mana kasus-kasus yang tercatat hanyalah sebagian kecil dari realitas yang sebenarnya terjadi di masyarakat.
“Kita perlu memahami bahwa banyak permasalahan yang tidak terlihat atau tidak dilaporkan. Fenomena gunung es ini menunjukkan bahwa kita harus lebih proaktif dalam menggali dan menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak,” ujarnya.
Menurutnya, pemetaan kondisi sosial masyarakat Kepri sangat penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang mencuat ke publik, tetapi juga dapat menangani akar permasalahan secara lebih sistematis.
Tren Permasalahan yang Meningkat
Dalam rapat tersebut, Ismiyati juga menyoroti sejumlah tren negatif yang semakin meningkat di Kepulauan Riau, di antaranya:
Pertumbuhan penduduk yang rendah, yang dapat berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial daerah.
Tingkat kelahiran di usia muda yang tinggi, yang berpotensi meningkatkan angka putus sekolah dan kemiskinan.
Meningkatnya kasus LGBT, yang menjadi perhatian dalam konteks sosial dan budaya di masyarakat.
Perceraian yang semakin meningkat, yang berdampak pada kesejahteraan anak dan keluarga.
Kasus perdagangan perempuan dan anak, yang menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keselamatan dan hak-hak perempuan serta anak-anak.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang masih sering terjadi dan sulit terungkap karena berbagai faktor sosial dan budaya.
“Dengan adanya tren ini, kita tidak bisa hanya diam. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dalam menangani setiap persoalan ini agar tidak semakin meluas dan berdampak buruk bagi masyarakat,” tegasnya.
Tantangan dan Solusi dalam Penanganan
Salah satu tantangan utama dalam menangani berbagai persoalan ini adalah keterbatasan anggaran DP3AP2KB. Namun, Ismiyati menegaskan bahwa keterbatasan dana bukan alasan untuk tidak melakukan tindakan nyata.
“Kita paham bahwa anggaran yang tersedia sangat terbatas, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, akademisi, dan sektor swasta untuk mencari solusi bersama,” jelasnya.
Menurutnya, langkah-langkah strategis dapat dilakukan dengan memperkuat program pemberdayaan perempuan, edukasi bagi anak dan keluarga, serta memperbanyak layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan. Kemitraan dengan berbagai pihak juga dinilai dapat membantu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Desakan untuk Langkah Konkret Pemerintah
Melalui rapat ini, Komisi IV DPRD Kepri berharap adanya kebijakan konkret dari pemerintah dalam menangani isu-isu perempuan dan anak. Salah satu langkah yang diusulkan adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, serta memperbaiki sistem pendataan dan pemetaan sosial di daerah.
“Kita ingin melihat ada perubahan yang nyata. Agar masalah yang ada ditangani dengan kebijakan yang jelas dan implementasi yang efektif di lapangan,” tutup Ismiyati.
Dengan adanya perhatian dan langkah serius dari semua pihak, diharapkan permasalahan perempuan dan anak di Kepulauan Riau dapat ditangani secara lebih baik, sehingga kesejahteraan dan perlindungan bagi kelompok rentan ini semakin meningkat.
