Ketua Komisi I DPRD Kepri Pertanyakan Kebijakan BKD, PPPK Dilarang Tuntut TPP-ASN
Tanjungpinang -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri terkait surat pernyataan yang melarang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuntut Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP-ASN). Kebijakan ini diberlakukan dalam pemberkasan bagi PPPK yang lolos seleksi tahap I periode 2024. Hal itu dipertanyakan Ketua Komisi I DPRD […]
